HELIONEWS, Batauga – Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap data Anak Tidak Sekolah (ATS) di seluruh kecamatan melalui satuan pendidikan. Dari hasil pendataan terbaru, tercatat sebanyak 1.370 anak di Kabupaten Buton Selatan yang masuk dalam kategori tidak bersekolah.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan Buton Selatan, La Amiru, menjelaskan bahwa faktor utama penyebab anak putus sekolah masih didominasi oleh tekanan ekonomi keluarga serta pengaruh lingkungan sosial.
“Beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, umumnya karena kondisi ekonomi dan lingkungan sosial. Faktor lain karena ada anak yang ikut orang tua ke perantauan sehingga harus berhenti sekolah,” ujar La Amiru saat ditemui di SMPN 1 Siompu Barat, Jumat (7/11/2025), saat pelaksanaan kegiatan Monev.
Ia menambahkan, berdasarkan hasil monitoring, jumlah Anak Tidak Sekolah terbanyak berada di Kecamatan Siompu Barat, disusul beberapa wilayah pesisir lain yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan akan mengupayakan berbagai langkah untuk memastikan anak-anak tersebut tetap mendapat akses pendidikan. Salah satu solusi yang disiapkan adalah jalur pendidikan nonformal melalui program Paket A, B, dan C.
“Setelah kami mendapatkan data yang valid, anak-anak yang ingin menyelesaikan pendidikannya akan kami fasilitasi melalui jalur nonformal. Ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menuntaskan wajib belajar 13 tahun,” jelasnya.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan intervensi bagi anak-anak yang terkendala secara ekonomi. Program bantuan seperti pembagian seragam sekolah bagi siswa tidak mampu diharapkan dapat membantu menekan angka putus sekolah.
“Melalui Monev ini, kami berharap tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya. Jika penyebabnya ekonomi, pemerintah daerah akan terus mencari solusi, termasuk bantuan langsung seperti seragam dan perlengkapan belajar,” tutup La Amiru.
Sementara itu, Kepala SMPN 1 Siompu Barat sekaligus Ketua PGRI Kecamatan Siompu Barat, Gafarudin, membenarkan bahwa wilayahnya menjadi daerah dengan angka ATS tertinggi di Buton Selatan. Menurutnya, faktor perantauan menjadi penyebab terbesar anak-anak tidak melanjutkan sekolah.
“Sesuai data yang kami dapatkan dari Dinas Pendidikan, data ATS terbanyak memang di Kecamatan Siompu Barat. Ini banyak faktornya, namun yang paling dominan adalah banyaknya orang tua yang merantau sehingga anak-anak kurang mendapat perhatian. Ada juga yang ikut ke perantauan dan kebanyakan tidak melanjutkan sekolah,” jelas Gafarudin.
Ia menambahkan, pihak sekolah bersama PGRI Siompu Barat akan melakukan sosialisasi pendidikan nonformal bagi warga yang ingin melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA melalui program Paket A, B, dan C.
“Setelah kami mendapatkan data ini, kami akan melakukan sosialisasi bagi siapa pun yang ingin menyelesaikan studinya sampai tingkat SMA. Kami siap membantu mereka melalui jalur nonformal, yaitu Paket A, B, dan C,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Buton Selatan berharap, melalui upaya Monev ini tidak ada lagi anak usia sekolah yang terpaksa berhenti belajar karena alasan ekonomi atau sosial. Pemerintah juga akan terus melakukan intervensi bantuan pendidikan, seperti pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa tidak mampu.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, sekaligus memperkuat implementasi program wajib belajar 13 tahun di wilayah kepulauan. (b)
Penulis: Febri
Editor: Kasim
