BATAUGA, HELIONEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2026.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buton Selatan, Iwan Mulyawan, mengatakan alokasi anggaran tahun ini hanya memungkinkan perbaikan jalan difokuskan di wilayah Siompu, dengan nilai sekitar Rp1 miliar. Selain itu, terdapat anggaran pemeliharaan bahu jalan sebesar kurang lebih Rp60 juta yang dijadwalkan mulai dikerjakan pada Mei 2026.
“Untuk tahun ini, peningkatan jalan hanya ada di Siompu dengan anggaran sekitar Rp1 miliar. Sementara pemeliharaan bahu jalan sekitar Rp60 juta akan kita kerjakan dalam waktu dekat,” ujar Iwan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/4/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah ruas jalan rusak yang sempat viral, seperti di wilayah Desa Hendea, merupakan jalan berstatus milik pemerintah provinsi. Hal tersebut membuat pemerintah daerah tidak bisa melakukan intervensi langsung tanpa adanya kerja sama resmi.
“Jalan di Hendea itu masuk kewenangan provinsi. Kami tidak bisa melakukan pembangunan di atas aset provinsi tanpa MoU. Kami sebenarnya siap membantu, tetapi terkendala anggaran,” jelasnya.
Meski demikian, Dinas PU telah melakukan survei di beberapa titik jalan rusak lainnya, seperti jalur Desa Gunung Sejuk menuju Tira dan Bahari serta ruas jalan di Kapoa, Kecamatan Kadatua, yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah sepanjang kurang lebih 400 meter.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Buton Selatan kini mengupayakan berbagai alternatif pembiayaan, salah satunya melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
“Strategi kami saat ini adalah mengejar program IJD. Namun, ada kriteria yang harus dipenuhi, seperti keterkaitan dengan ketahanan pangan atau program strategis nasional, misalnya Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG),” ungkap Iwan.
Ia menambahkan, usulan program IJD telah diajukan untuk wilayah Siompu dan Lapandewa sebagai prioritas pembangunan jalan ke depan.
Selain itu, Pemkab Buton Selatan juga mendorong perbaikan jalan berstatus provinsi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun anggaran 2027. Salah satu titik yang menjadi prioritas adalah ruas jalan di Kelurahan Katilombu, Dusun Wapulaka, yang terancam putus akibat abrasi.
“Kalau tidak segera ditangani, akses di wilayah itu bisa terputus. Ini yang kami dorong menjadi prioritas provinsi,” tegasnya.
Secara umum, Iwan menyebut kondisi infrastruktur jalan di wilayah kepulauan Buton Selatan relatif lebih baik karena sebagian besar sudah teraspal. Sementara di wilayah daratan, masih terdapat sejumlah ruas yang membutuhkan perhatian serius, khususnya jalur dari Desa Gunung Sejuk hingga Burangasi.
Pemkab berharap dukungan pemerintah provinsi dan pusat dapat mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, sehingga konektivitas antarwilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Editor: Kasim
