JAKARTA, HELIONEWS – Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyetujui usulan lahan seluas 7,9 hektare yang diajukan Pemerintah Kota Baubau untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Persetujuan tersebut disampaikan dalam audiensi Wali Kota Baubau, Yusran Fahim bersama Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priyono, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia yang pelaksanaannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Perintah Presiden, semua harus disinergikan dan dikolaborasikan,” ujar Agus Jabo.
Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui pembagian peran lintas kementerian. Untuk pembangunan fisik sekolah, tanggung jawab berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara itu, setelah pembangunan selesai, pengelolaan Sekolah Rakyat sepenuhnya akan berada di bawah Kementerian Sosial.
Agus Jabo mengungkapkan, lahan seluas 7,9 hektare yang diusulkan Pemerintah Kota Baubau telah dinyatakan memenuhi persyaratan. Dengan persetujuan tersebut, Kota Baubau diarahkan untuk masuk dalam tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat.
“Proses administrasi dan tender direncanakan mulai Maret 2026. Yang terpenting proposal dan administrasinya beres, lalu teknisnya kita kunci bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kota Baubau dalam mendukung dan menyambut realisasi program Sekolah Rakyat. Ia menegaskan akan melakukan langkah percepatan dengan membentuk tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
“Alhamdulillah, Kementerian Sosial merespons usulan Kota Baubau dan kita masuk pada tahap ketiga pembangunan Sekolah Rakyat. Selain itu, Kota Baubau juga mendapatkan bantuan Program Kampung Siap Siaga Bencana, Lumbung Sosial, serta Program PPS,” ujar Yusran Fahim.
Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, sekaligus memperkuat peran pemerintah dalam penanganan persoalan sosial melalui pendekatan pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Editor: Kasim
