HELIONEWS – Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buton Selatan (Busel) dilaksanakan di Restoran Pondok Jati Batauga, Selasa (10/5/2022). Pada rapat tersebut dibahas isu-isu penting, diantaranya kasus penganiayaan, asusila hingga perjudian.
Forum rutin antar pembangunan kebijakan yang mengangkat tema sinergitas dalam deteksi dini dan cegah dini untuk stabilitas dan kondusifitas pembangunan Buton Selatan beradat ini dihadiri oleh Bupati Buton Selatan yang diwakili Asisten I Setda Busel, Zainal. Hadir juga Kapolres Baubau, AKBP Erwin Pratomo, Kapolres Buton, AKBP Gunarko, Kepala Kejaksaan Negeri Buton, Ledrik Victor Mesak Takaendengan, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pasarwajo serta Dandim 1413 Buton yang diwakili Koramil Batauga serta Kepala OPD dan para Camat.
Pada kesempatan itu Kapolres Buton memberi penilaian positif terhadap kemajuan negeri beradat tersebut di sektor pariwisata, serta pencapaian proses vaksinasi yang signifikan. Namun di sisi lain kata dia, terdapat kebiasaan perjudian di tengah-tengah masyarakat yang masih kerap dilakukan.
“Lapandewa beberapa informasi ada sabung ayam yang terus kita pantau juga. Dikatakan itu merupakan bagian dari adat, kami tidak sepakat karena di Buton ini sangat agamis. Namun mungkin ini suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua PN Pasarwajo mengungkapkan, pihaknya sudah menangani beberapa perkara di Busel. Kata dia, yang cukup banyak terjadi yakni, perkara penganiayaan, perkara asusila dengan korban anak dan perkara lingkup rumah tangga. Sedangkan perkara perdata mayoritas soal sengketa tanah.
“Perkara soal kekerasan atau pengeroyokan ini muncul di bawah pengaruh minuman alkohol. Kami memandang secara keseluruhan minimnya kesadaran hukum dari masyarakat. Perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi hukum disampaikan kepada masyarakat,” tukasnya.
Sementara itu Kepala Kesbangpol Busel, La Maiminu ditemui usai kegiatan mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya banyak menerima masukan dan saran dari anggota Forkopimda terkait pembinaan keamanan dan stabilitas daerah.
“Semua unsur mereka semua sumbang saran, umumnya mereka semua sepakat bahwa ketentraman dan ketertiban itu sangat menunjang stabilitas daerah untuk kelancaran pembangunan Buton Selatan ke depan,” ucapnya.
Lanjut ia mengungkapkan, dalam rapat koordinasi tersebut beberapa isu dibahas tentang sengketa tapal batas antar desa di Kecamatan Lapandewa, pengoboman ikan atau penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, selain itu juga tentang abrasi. Termasuk penambangan pasir ilegal.
“Dari anggota Forkopimda juga bersaran tentang penarikan retribusi agar dibuatkan Perdanya. Dari pihak pemerintah sangat nerespon itu karena terkait dengan legalitas dan aduan masyarakat,” pungkasnya. (Adm)
