BOMBANA, HELIONEWS — Pemerintah Kabupaten Bombana memperkuat penertiban tambang ilegal melalui sinergi lintas sektor. Langkah ini diambil untuk menjaga kelestarian lingkungan, menegakkan hukum, dan memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Sosialisasi Penertiban Pertambangan Ilegal digelar pada Kamis (29/1/2026) di Ruang Rapat Bupati Lantai 2. Kegiatan ini dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani dan dihadiri perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum, serta instansi teknis yang terlibat.
Rapat mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi penertiban pertambangan ilegal, khususnya tambang batu sinabar ilegal. Pembahasan mencakup capaian kegiatan, kendala di lapangan, serta respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Penertiban tetap harus dilakukan secara persuasif dan humanis. Jangan sampai ada tindakan yang melukai masyarakat. Jika ada pihak yang harus diamankan, kita harus siap dengan penjelasan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tegas Wabup Ahmad Yani.
Dalam rapat tersebut, disepakati perlunya penguatan pengawasan di lapangan, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan tindak lanjut berupa penertiban tambang ilegal sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif kepada masyarakat, seiring dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.
Wabup Ahmad Yani menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar langkah-langkah yang disosialisasikan dapat berjalan efektif. Sinergi ini melibatkan perangkat daerah, aparat hukum, dan masyarakat, sehingga tata kelola pertambangan di Kabupaten Bombana bisa lebih tertib dan berwawasan lingkungan.
Rapat diakhiri dengan komitmen bersama seluruh pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, memastikan pelaksanaan penertiban tambang ilegal berlangsung berkelanjutan, dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan pertambangan.
Sumber: Diskominfo Bombana
