HELIONEWS, Batauga – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan menegaskan bahwa proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dilakukan secara transparan, bersih, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
Hal ini disampaikan oleh Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios kepada wartawan usai rapat paripurna bersama DPRD, Selasa (30/9/2025). Menurutnya, seleksi PPPK adalah hak masyarakat dan harus dilaksanakan sesuai aturan, tanpa ada praktik jual beli kursi.
“Yang penting dalam penerimaan PPPK di era saya, jangan lagi ada yang pakai-pakai duit. Itu tugas dan kewajiban kita sebagai pemerintah untuk memastikan prosesnya transparan. ASN sudah menerima gaji, maka harus bekerja dengan baik dan tidak membebani masyarakat,” tegas Adios.
Bupati juga menekankan bahwa prioritas penerimaan PPPK tetap diberikan kepada warga ber-KTP Buton Selatan. “Empat bulan lalu saya sudah sampaikan, skala prioritas penerimaan paruh waktu itu adalah masyarakat lokal. Alhamdulillah, sebagian besar sudah berjalan sesuai aturan,” tambahnya.
Meski demikian, Adios mengakui masih ada kendala teknis di lapangan, khususnya terkait keterlambatan informasi dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). “Solusinya tetap kita komunikasikan dengan pemerintah pusat. Kita serba hati-hati karena menyangkut anggaran APBD yang cukup besar,” ujarnya.
Ia juga memastikan, Pemkab Buton Selatan akan terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar tidak ada pegawai yang dirugikan. “Kalau bisa semua diterima, tentu saya ingin. Tapi jangan sampai ada dampak buruk di kemudian hari. Saya hanya ingin yang terbaik untuk masyarakat Buton Selatan,” tuturnya.
Kebijakan transparansi ini diharapkan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat, sekaligus menutup celah praktik pungli dalam proses penerimaan PPPK di Buton Selatan.
Editor: Kasim
