HELIONEWS, Batauga — Realisasi belanja pegawai Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2025 hingga akhir Oktober baru mencapai 62 persen. Dari total pagu anggaran sebesar Rp302 miliar lebih, baru terealisasi sekitar Rp190 miliar, sementara Rp113 miliar sisanya masih harus disalurkan dalam dua bulan terakhir tahun ini.
Data tersebut menunjukkan bahwa serapan anggaran belanja pegawai dalam 10 bulan pertama tahun 2025 masih relatif rendah, dengan sisa realisasi yang hampir setara dengan total penyerapan selama Januari hingga Oktober.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buton Selatan, La Ode Karman, memastikan bahwa sisa anggaran tersebut akan tetap terealisasi sepenuhnya hingga akhir tahun.
“Bisa, karena ini namanya belanja wajib mengikat. Artinya sudah dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang ada dan memang harus dibayarkan,” ujar Karman saat ditemui di kantornya, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, perencanaan belanja pegawai sudah disusun secara akurat sejak awal tahun dan tidak terdapat kesalahan dalam penganggaran.
“Perencanaan awal terkait belanja pegawai sudah sesuai dengan jumlah pegawai yang ada. Jadi tidak ada kekeliruan dalam penetapan pagu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Karman menegaskan bahwa pagu belanja pegawai tidak akan mengalami perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.
“Anggaran belanja pegawai tidak akan berubah, kecuali jika ada pegawai yang berganti jabatan atau mutasi yang berdampak pada perubahan hak,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa keterlambatan realisasi sebagian besar disebabkan oleh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dicairkan dalam beberapa bulan terakhir.
BKAD menargetkan seluruh alokasi belanja pegawai dapat terserap secara penuh hingga akhir Desember 2025 agar tidak memengaruhi evaluasi kinerja anggaran daerah.
Penulis: Febri
Editor: Kasim
