HELIONEWS, BATAUGA – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Pemkab) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus mendorong masuknya program transmigrasi dengan menyiapkan database serta perencanaan lahan potensial. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi ketransmigrasian bertema Paradigma Transformasi Transmigrasi dalam Rangka Perwujudan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Buton Selatan.
Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Transmigrasi ini digelar di Gedung Lamaindo, Kecamatan Batauga, Senin (23/12/2025).
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan, La Ode Masfara, mengatakan hingga saat ini Buton Selatan memang belum memiliki rencana kawasan transmigrasi (RKT). Namun, penyusunan perencanaan tersebut menjadi langkah awal yang penting agar daerah dapat lebih mudah mengakses program transmigrasi dari pemerintah pusat.
“Ketika RKT sudah disusun, maka akan memudahkan kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendatangkan program. Apalagi kegiatan ini dihadiri langsung oleh perwakilan Kementerian Transmigrasi, sehingga daerah harus menyiapkan database dalam satu dokumen perencanaan,” ujar Masfara.
Ia menjelaskan, perencanaan kawasan transmigrasi di Buton Selatan masih dalam tahap awal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah persoalan lahan, terutama terkait pendataan dan pembebasan lahan yang membutuhkan luasan cukup besar.
“Persoalan lahan memang cukup kompleks. Kita memiliki kawasan APL, sehingga proses penurunan status dan pembebasan lahan harus melibatkan banyak pihak, mulai dari pertanahan, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat,” jelasnya.
Menurut Masfara, jika persoalan lahan telah disepakati bersama, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan kawasan transmigrasi dengan mempertimbangkan potensi wilayah yang ada. Secara umum, kawasan Sampolawa dinilai memiliki potensi, namun tidak menutup kemungkinan kawasan pesisir dan kepulauan juga dapat dikembangkan.
“Kalau di daratan, potensinya bisa untuk pertanian atau perkebunan. Sementara di wilayah kepulauan dan pesisir, pengembangannya bisa diarahkan pada sektor perikanan dan kelautan,” katanya.
Masfara menambahkan, program transmigrasi diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui program ini, akan dibangun infrastruktur dasar seperti jalan serta sarana dan prasarana penunjang lainnya yang dapat menggerakkan roda perekonomian di kawasan transmigrasi.
Selain itu, masyarakat yang mengikuti program transmigrasi juga akan memperoleh sejumlah kemudahan, termasuk jaminan hidup (jandu) bagi peserta yang belum mandiri, serta pembangunan infrastruktur dasar sebagai bentuk keberlanjutan program.
“Untuk mempercepat realisasi program ini, kami akan menyampaikan hasil perencanaan kepada pimpinan daerah, khususnya Bupati Buton Selatan, agar mendapat arahan dan dukungan lebih lanjut,” ujarnya.
Masfara menegaskan, keberhasilan program transmigrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Kita menginginkan Buton Selatan yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Untuk itu, program transmigrasi ini harus didukung bersama oleh seluruh stakeholder terkait,” pungkasnya.
Penulis: Kasim
