HELIONEWS – Warga di Desa Tongali dan Desa Lapara, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan secara gotong royong memperbaiki jalan poros yang rusak menggunakan dana swadaya. Perbaikan ini dilakukan karena kondisi jalan yang berlubang sering menyebabkan kecelakaan serta menghambat aktivitas masyarakat.
Sertu Ahmad Taufik selaku Babinsa Desa setempat mengatakan perbaikan ruas jalan tersebut merupakan kali keempat dalam dua tahun terakhir warga melakukan penambalan jalan poros.
Ahmad mengungkapkan, sebelumnya masyarakat menggunakan bahan semen dalam perbaikan jalan raya. Namun kali ini berbeda, mereka menggunakan aspal yang dibeli dari hasil swadaya masyarakat.
Sebanyak 8 ton aspal berhasil dikumpulkan dan digunakan untuk menambal jalan sepanjang lebih dari satu kilometer.
Ia menuturkan bahwa kerusakan terjadi dibeberapa titik. Utamanya pada jalan menanjak yang mengharuskan kendaraan untuk berhenti dan bergantian melewati ruas jalan tersebut. Bahkan sudah beberapa kali sering terjadi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) pada ruas jalan tersebut.
“Sudah beberapa kali terjadi kecelakaan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat,” ungkap Ahmad pada awak media, Selasa (25/2/2025).
Sementara itu Ramil, masyarakat Desa Lapara, menyebutkan pentingnya infrastruktur jalan bagi kehidupan warga, baik untuk mobilitas maupun akses layanan pendidikan dan kesehatan.
Terlebih menjelang bulan Ramadan nanti arus mudik diperkirakan meningkat, sehingga kondisi jalan yang rusak dapat semakin menyulitkan warga.
Ia berharap kepada Pemkab Buton Selatan agar dapat memberi perhatian dalam memperbaiki jalan poros rusak Siompu.
“Perbaikan yang kami lakukan ini hanya solusi sementara,” ujar Ramil.
Diketahui, perbaikan jalan melibatkan banyak pihak, termasuk Babinsa, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat. Dengan dana yang terkumpul, warga membeli aspal untuk menambal jalan yang berlubang. Beberapa warga juga menyumbangkan tenaga dan peralatan agar proses perbaikan berjalan lebih cepat.
Dengan adanya perbaikan ini, warga berharap jalan poros kembali layak digunakan sehingga aktivitas ekonomi dan transportasi di wilayah tersebut tidak lagi terhambat. (Adm)
