HELIONEWS – Sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap insiden keamanan Siber di Pemerintahan, BSSN bersama Pemrov (Sultra) membentuk Computer Security Incident Response Sulawesi Tenggara (SULTAPROV-CSIRT).
Launching SULTRAPROV-CSIRT dibuka secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi dan Kepala BSSN Letnan Jendaral TNI (Purn.) Hinsa Siburian yang digelar di Hotel Clarion Kendari, Senin (27/6/2022).
Hadir pada acara tersebut Plt Deputi Bidang Keamanan dan Sandi Pemerintahan Marsam Budi R. Leman, bersama para TIM (BSSN) Pusat.
Turut hadir pada Launching Bupati diantaranya Bupati Konawe Utara Ruksamin, Wakil Bupati Muna Bachrun, Wakil Bupati Wakatobi Ilmiati Daud, serta hadir unsur Forkopimda Prov(Sultra), Pimpinan Lembaga Vertikal baik Sipil maupun TNI/Polri, sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov.
Sambutan Laporan Panitia yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Ridwan Badallah menyatakan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan Launching Security Inseiden Response Team Sulawesi Tenggara (SULTRAPROV-CSIRT) dilakukan berdasarkan UU diantaranya Pergub 47 Tahun 2019 tentang Penyelengaraan Persandian untuk Kemananan Informasi.
Ini sebagai bentuk dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuanya adalah mencegah dan menanggulangi insiden keamanan Siber yang mengancam aset-aset kritikal Pemerintah Daerah.
Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan Kegiatan Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggar dengan APBD Tahun anggaran 2022.
Kepala BSSN Letnan Hinsa Siburian menyampaikan bahwa CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.
CSIRT terdiri atas CSIRT Nasional, CSIRT Sektoral, CSIRT Organisasi, dan CSIRT Khusus. SULTRAPROV-CSIRT termasuk dalam CSIRT Organisasi.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dalam sambutanya menyampaikan bahwa SULTRAPROV-CSIRT merupakan salah satu perwujudan misi ketiga dari empat misi pembangunan daerah Sulawesi Tenggara periode 2018-2023, yakni mendorong Birokrasi Pemerintahan Provinsi yang modern diantaranya melalui pemanfaatan kemajuan teknologi berbasis sarana elektronik.
“Kebutuhan terhadap perlindungan data dan informasi yang dimiliki oleh lembaga/institusi pemerintah, baik tingkat pusat maupun di daerah menjadi semakin penting, guna menghindari kebocoran atau pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab” jelas Gubernur. (Rls)
