Helionews – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar pertemuan dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kunjungan kerja di Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Kamis (15/5/2025).
Pertemuan tersebut membahas empat poin strategis kerja sama antara kedua belah pihak.
Empat poin kerja sama strategis tersebut yakni kemudahan koordinasi dan komunikasi antarinstansi yang berjalan intens dan efektif, komitmen bersama dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas dan selaras dengan peraturan nasional, prestasi Buton Selatan sebagai daerah dengan pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) terbanyak di Sulawesi Tenggara dengan 54 sertifikat warisan budaya, serta dukungan berkelanjutan dari Kemenkumham untuk memperkuat reformasi hukum dan birokrasi demi menciptakan masyarakat yang lebih adil, tertib hukum, dan sejahtera melalui kerja sama lintas sektor.
Bupati Buton Selatan, Muhamad Adios, menyampaikan kehadiran jajaran kementerian tidak hanya memperkuat sinergi dalam urusan hukum, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.
Adios juga berharap Kemenkumham Sultra dapat turut mempromosikan potensi daerah, khususnya sektor pariwisata dan kekayaan intelektual budaya. Ia menilai, kerja sama yang terjalin ini menjadi langkah besar dalam membangun daerah dari sisi hukum dan pariwisata secara berimbang.
“Kami percaya, dukungan dari Kemenkumham akan membawa Buton Selatan menjadi kabupaten yang maju, berdaya saing, dan dikenal secara nasional,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menegaskan Kemenkumham bukanlah institusi yang jauh, melainkan mitra kerja pemerintah daerah yang siap mendampingi sampai ke tingkat desa. Ia menambahkan bahwa tugas dan fungsi kementerian sangat berkaitan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Mulai dari fasilitasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual, pelayanan administrasi hukum umum seperti legalisasi, pewarganegaraan, hingga pendampingan harmonisasi produk hukum daerah agar sesuai dengan norma nasional dan kebutuhan lokal.
“Kami siap menjadi fasilitator, mentor, dan penghubung antara pelaku lokal dan sistem hukum nasional,” ungkapnya.
Topan berharap momen ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Diketahui dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut juga dilakukan peluncuran destinasi wisata baru yang merupakan bagian dari Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan.
Beberapa lokasi yang diluncurkan di antaranya Karamba Resto di Desa Gerak Makmur dengan konsep restoran terapung bernuansa bahari, Hutan Mangrove di Desa Lapandewa Makmur sebagai wisata edukasi lingkungan, Taman Kota di Burangasi Rumbia sebagai tempat rekreasi keluarga, serta Pantai Lakadao di Desa Burangasi yang menawarkan panorama alam di ujung selatan Buton Selatan.
Penulis : Ridwan
