
HELIONEWS, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) terus menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Senin (10/11/2025), Bupati Buton Selatan, H. Muh. Adios, melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas strategi penguatan Transfer Kas Daerah (TKD).
Pertemuan yang berlangsung di kantor Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tersebut difokuskan pada upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyaluran dana transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah. Dalam kesempatan itu, Bupati Adios diterima langsung oleh Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Nasrun, SH., MA.
“Kami datang ke Kemendagri untuk memastikan mekanisme transfer kas daerah berjalan mulus dan tepat waktu. Sinkronisasi data dan regulasi menjadi prioritas agar dana pusat dapat segera dimanfaatkan secara maksimal di Buton Selatan,” ujar Bupati Adios usai pertemuan.
Kolaborasi Pusat dan Daerah
Bupati Adios menegaskan bahwa penguatan sistem TKD menjadi kunci penting dalam menjamin kelancaran berbagai program pembangunan di daerah, terutama yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan infrastruktur.
Sementara itu, pihak Kemendagri melalui Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Nasrun, menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Langkah seperti ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem fiskal dan mempercepat pembangunan berbasis tata kelola yang akuntabel,” ujarnya.
Dorongan untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal
Penguatan transfer kas daerah ini tidak hanya diharapkan memperlancar arus kas, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Bupati Adios menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan terhadap dana transfer pusat bisa berkurang secara bertahap.
“Dengan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi, kami ingin Buton Selatan menjadi daerah yang mandiri secara fiskal dan mampu membiayai pembangunan prioritas tanpa hambatan,” ungkapnya.
Langkah kolaboratif antara Pemkab Buton Selatan dan Kemendagri ini menjadi bagian dari visi besar Bupati H. Muh. Adios untuk mewujudkan Buton Selatan yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
Editor: Kasim







