HELIONEWS, BATAUGA – Pemerintah Kabupaten Buton Selatan bersama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XIX Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan master plan Benteng Masiri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung La Maindo, Batauga, Kamis (20/8/2025).
Benteng bersejarah seluas 7.761 meter persegi itu akan ditata sebagai pusat edukasi, destinasi wisata budaya, sekaligus simbol identitas masyarakat Buton Selatan.
Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan La Ode Harwanto menegaskan, penyusunan master plan bukan sekadar dokumen teknis, tetapi menjadi peta jalan strategis untuk menjaga kesinambungan nilai sejarah, budaya, dan spiritual Benteng Masiri.
“Benteng Masiri bukan hanya tumpukan batu, tetapi saksi perjalanan sejarah dan simbol ketahanan masyarakat Buton Selatan. Dengan master plan ini, pengelolaan kawasan tidak boleh sporadis atau sekadar seremonial, tetapi harus terencana, berkelanjutan, dan memberi manfaat luas,” ujarnya.
FGD ini dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten III Setda Buton Selatan, kepala OPD terkait, camat, lurah, tokoh masyarakat, serta narasumber dari BPK Wilayah XIX Makassar.
Kepala Dinas Kebudayaan Buton Selatan, La Ode Haerudin menambahkan, penyusunan master plan mendesak dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pelestarian. Menurutnya, Benteng Masiri memiliki potensi multidimensi: sebagai laboratorium sejarah hidup bagi pendidikan, destinasi wisata budaya, penggerak ekonomi kreatif, sekaligus ruang publik yang mempererat solidaritas sosial.
“Melestarikan Benteng Masiri berarti menjaga identitas dan memori kolektif masyarakat. Kita ingin benteng ini tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi juga sumber pengetahuan, inspirasi, dan kebanggaan bagi generasi sekarang dan mendatang,” jelasnya.
Diskusi ini diharapkan melahirkan rekomendasi konkret yang akan dituangkan dalam master plan, termasuk strategi pelestarian fisik, tata kelola kawasan, integrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi, hingga pelibatan aktif masyarakat lokal.
“Pelestarian budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Dengan sinergi, rencana ini bisa terwujud menjadi kenyataan yang membanggakan,” pungkas La Ode Harwanto.
Editor: Kasim
