HELIONEWS, Batauga – RSUD Buton Selatan mencatat lonjakan signifikan dalam pengurusan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) dan Surat Keterangan Bebas Narkoba sejak Senin, 15 September 2025. Hingga Jumat, 17 September 2025, tercatat sedikitnya 800 dokumen telah diterbitkan, dan jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah.
Direktur RSUD Buton Selatan, dr. La Ode Ahmad, A.M, mengatakan sebagian besar pemohon adalah peserta seleksi PPPK Paruh Waktu dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang membutuhkan dokumen tersebut sebagai syarat administrasi.
“Sejak Senin sampai hari ini, total ada sekitar 800 pemohon dengan keperluan berbeda, terutama PPPK Paruh Waktu dan PPG,” jelas dr. La Ode Ahmad, Jumat (19/9/2025).
Terkait biaya administrasi, RSUD Buton Selatan memberlakukan tarif sesuai Peraturan Daerah, yakni Rp50.000 untuk SKBS dan Rp300.000 untuk Surat Keterangan Bebas Narkoba.
Untuk mengantisipasi antrean panjang, pihak RSUD terus melakukan pembenahan sistem layanan. “Kami berupaya agar sistem antrean tidak menyulitkan masyarakat, terutama yang datang dari wilayah kepulauan. Bahkan sedang dikaji kemungkinan adanya jalur khusus bagi masyarakat dengan waktu terbatas,” tambah dr. La Ode Ahmad.
Sementara itu, Alex, salah seorang pemohon asal Buton Selatan, mengaku sempat kesulitan mendapatkan slot antrean karena tingginya jumlah pendaftar.
“Saya sudah dua hari mengurus. Kemarin, Kamis (18/9), slot sudah penuh dan baru bisa dilayani hari ini,” ungkapnya.
Alex menambahkan, biaya yang dikeluarkan cukup besar. “Selama dua hari ini saya menghabiskan sekitar Rp200 ribu untuk transportasi dan Rp100 ribu untuk makan. Jika ditambah biaya administrasi SKBS dan Bebas Narkoba, totalnya mencapai sekitar Rp650 ribu,” katanya.
Lonjakan pengurusan SKBS dan Bebas Narkoba ini menjadi perhatian RSUD Buton Selatan untuk terus memperbaiki pelayanan, terutama di tengah kebutuhan administrasi yang mendesak seperti saat ini. (b)
