HELIONEWS, Batauga — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan bersama Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Selatan melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi jalan rusak di wilayah Siompu–Siompu Barat, Selasa (14/10/2025).
Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk tanggapan atas keluhan masyarakat terkait rusaknya jalan poros yang menjadi akses utama antar kecamatan di wilayah kepulauan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Buton Selatan, LM Amal, menyampaikan bahwa kondisi jalan yang rusak sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan pengguna jalan. Ia menegaskan bahwa perbaikan harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.
“Kami sudah meninjau langsung lokasi jalan yang rusak di Siompu–Siompu Barat, dan memang benar kondisinya sudah tidak layak digunakan. Jalan ini sangat membahayakan masyarakat yang melintas. Pemerintah daerah harus segera memberi perhatian khusus,” ujar LM Amal di lokasi peninjauan.
Amal menambahkan, hasil peninjauan menunjukkan bahwa volume kerusakan jalan mencapai lebih dari 4 kilometer, sehingga perbaikan menjadi kebutuhan mendesak agar mobilitas warga tidak semakin terganggu.
“Kerusakan jalan cukup panjang, kurang lebih empat kilometer lebih. Ini jelas menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat,” tambahnya.
DPRD Tegaskan Komitmen Kawal Aspirasi Warga
Anggota DPRD Buton Selatan, Jufarni, turut hadir dalam peninjauan tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan DPRD dalam mengawal aspirasi masyarakat.
“Kami turun langsung ke lapangan sebagai bentuk keseriusan kami mengawal aspirasi warga. Hasil peninjauan ini akan kami sampaikan ke dinas terkait untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Senada dengan itu, La Suhadi, anggota DPRD lainnya, menekankan bahwa kehadiran mereka bukan hanya sebagai perwakilan daerah pemilihan, tetapi sebagai lembaga yang mewakili seluruh masyarakat Buton Selatan.
“Kami turun sebagai lembaga, bukan hanya sebagai wakil dapil Siompu–Siompu Barat. Ini menunjukkan DPRD Kabupaten Buton Selatan solid dalam mengawal aspirasi masyarakat agar permasalahan cepat terselesaikan,” tegas Suhadi.
PUPR Targetkan Perbaikan Jalan Masuk Prioritas 2026
Dari pihak Pemerintah Daerah, Kepala Bidang Bina Marga PUPR Buton Selatan, Bakri Abdullah, menjelaskan bahwa perbaikan jalan sebenarnya telah direncanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2025. Namun, rencana tersebut batal karena terkena efisiensi anggaran.
“Perbaikan jalan ini sebenarnya sudah masuk DAK 2025 dengan alokasi sebesar Rp28 miliar. Tapi karena efisiensi anggaran, pekerjaan tidak bisa dilanjutkan,” jelas Bakri.
Ia juga menanggapi pernyataan Kepala Bappeda terkait anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD). Menurut Bakri, jalan Siompu–Siompu Barat tidak memenuhi syarat untuk anggaran Inpres karena lebar jalan hanya sekitar 4 meter, sementara syarat minimal Inpres adalah 5,5 meter.
Meski begitu, Bakri memastikan bahwa pihaknya akan mengusulkan perbaikan jalan tersebut melalui Dana Alokasi Umum (DAU) 2026 dan akan bermitra dengan DPRD untuk memastikan prosesnya berjalan.
“Kami akan usulkan perbaikan jalan ini masuk DAU 2026 dan bekerja sama dengan DPRD untuk mengawalnya,” ujarnya.
Masyarakat Harap Penanganan Tidak Sekadar Tinjauan
Ahmad Rizal, perwakilan masyarakat Siompu Barat, menyampaikan apresiasi atas langkah DPRD dan PUPR yang turun langsung ke lapangan. Namun, ia berharap peninjauan ini benar-benar ditindaklanjuti dengan aksi nyata.
“Kami berterima kasih kepada anggota DPRD yang sudah turun melihat langsung kondisi jalan. Tapi kami juga berharap DPRD lebih proaktif, jangan menunggu viral dulu baru turun tangan,” ujar Rizal.
Ia menambahkan, kerusakan jalan sudah berlangsung bertahun-tahun dan membutuhkan perhatian yang adil dari Pemda.
“Kami yang berada di wilayah kepulauan juga butuh perhatian. Kerusakan jalan ini sudah lama terjadi. Kami berharap keluhan kami benar-benar ditindaklanjuti dan masuk dalam prioritas pembangunan daerah,” tutupnya. (a)
Peliput: Febri
Editor: Kasim
