HELIONEWS, Batauga – Harapan masyarakat Buton Selatan untuk mendapatkan layanan laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) yang memadai harus tertunda. Rencana pembangunan fasilitas vital tersebut dipastikan batal dilaksanakan tahun ini akibat persoalan krusial terkait status lahan yang belum “clean and clear“.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, La Ode Rusli, mengakui proyek pembangunan Labkesda tidak bisa dilanjutkan karena ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan lokasi lahan yang tersedia.
“Permasalahan utamanya adalah pada kejelasan status lahan. Titik koordinat yang disampaikan dalam dokumen perencanaan ternyata tidak sinkron dengan fakta di lapangan. Bahkan, lokasi tersebut pernah berpindah-pindah dan tidak ada justifikasi yang kuat dalam berita acara hibah lahannya,” ungkap La Ode Rusli saat dikonfirmasi, Senin (29/7/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lahan yang saat ini ditunjuk berada di samping Kantor Dinas Pertanian. Namun, pada tahun 2023 lahan tersebut tercatat dalam rencana pembangunan terminal tipe B, dan hingga kini belum ada kejelasan status peruntukan maupun akta hibah yang sah dari Dinas Pertanian ke Dinas Kesehatan.
“Karena status lahan tidak bersih secara yuridis, maka dokumen perencanaan pun otomatis gagal tender. Ini menjadi penyebab utama tertundanya pembangunan,” tambahnya.
Pihak Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mencari solusi. Namun, belum ada jaminan proyek tersebut dapat dilanjutkan tahun depan, mengingat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan Lapkesda juga menjadi rebutan banyak daerah.
“Semua tergantung komunikasi lintas sektor ke depan. Kami akan tetap upayakan, karena keberadaan Labkesda sangat strategis bagi daerah ini. Mulai dari diagnosa pasien, pelayanan darah jemaah haji, hingga pengujian sanitasi masyarakat, semua bisa dilakukan di sana,” ujarnya.
Rencana pembangunan Labkesda sendiri menelan anggaran sekitar Rp13 miliar lebih, terdiri atas DAK fisik tahun 2025 dan dukungan dana hibah dalam bentuk peralatan laboratorium. Fasilitas yang dirancang pun cukup lengkap, mulai dari alat diagnosa medis hingga pengujian kualitas udara.
Namun karena terkendala legalitas lahan dan waktu perencanaan yang mepet, proyek ini terpaksa ditunda. Untuk sementara, masyarakat masih dapat mengakses layanan laboratorium melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Buton Selatan dan sejumlah puskesmas.
“Kalau saja lahan sejak awal sudah clean and clear, persoalan waktu bisa kami kejar. Tapi kenyataannya lokasi masih bermasalah, dan ini tidak bisa kami pertaruhkan,” tutup La Ode Rusli. (Adm)
