HELIONEWS – Kabupaten Buton Selatan (Busel) merupakan salah satu daerah yang memiliki prevalensi angka stunting tertinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam upaya penurunan angka tersebut, pemerintah setempat melaksanakan acara rembuk stunting di aula Wisata Rumah jabatan (Rujab) Bupati Busel, Sabtu (16/7/2022).
Dalam kegiatan tersebut hadir Penjabat (Pj) Bupati Busel, La Ode Budiman, Ketua PKK Busel, Yuniar Budiman, Kepala Bappeda Busel, Amril Tamim, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Busel, La Asari, Kepala Dinas Kesehatan Busel, Insanu. Turut hadir juga Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Busel, La Bani beserta seluruh kepala desa se-Kabupaten Buton Selatan.
Pj Bupati Busel, La Ode Budiman mengungkapkan, di Kabupaten Buton Selatan prevalensi stunting masih sangat tinggi. Pada tahun 2021 stunting mencapai 35,7 persen dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sebesar 45,2 persen. Ini menempatkan posisi Kabupaten Buton Selatan diantara kabupaten lain di Sulawesi Tenggara menjadi peringkat pertama tertinggi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen kuat untuk menekan prevalensi stunting.
“Target kita diharapkan sesuai Renstra pemerintah daerah, Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2022 kita harus bisa menurunkan prevalensi stunting sampai 30 persen. Tahun 2023 target yang ingin dicapai menjadi 26 persen dan 2024 menjadi 24 persen. Dan pemerintah daerah sangat mengharapkan adanya peran aktif dari semua stakeholders terkait untuk mencapai target yang
dimaksud. Untuk menurunkan target ini bukan
menjadi perkara yang gampang tetapi butuh komitmen kita bersama,” ucap La Ode Budiman dalam sambutannya.
Lanjutnya, dengan pertemuan rembuk stunting tingkat Kabupaten Buton Selatan ini menjadi roh dan penyemangat dalam percepatan penurunan stunting. Olehnya itu, La Ode Budiman mengingatkan dua hal pokok yakni, komitmen dan kolaborasi.
Percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Tidak hanya komitmen di tingkat kabupaten atau hanya sebatas dalam ruangan ini, komitmen ini harus betul-betul dijaga dan dibuktikan pelaksanaannya di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.
Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting. Upaya ini tidak bisa hanya diakukan oleh satu OPD saja. Tetapi upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibat smua pihak, termasuk pemerintah daerah dan desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan.
“Masa depan kita tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan sekarang. Dalam menyongsong masa depan, kita harus optimis namun tidak boleh lengah. Anak-anak bangsa di daerah Kabupaten Buton Selatan adalah bagian dari masa kini dan masa depan. Sekarang kita rawat mereka, kelak mereka yang merawat daerah ini,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, La Ode Budiman meminta Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Buton Selatan sebagai Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting, untuk menguatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah hingga
desa/kelurahan. Pelibatan dan kerja kolaboratif di seluruh tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengawal konvergensi program atau kegiatan dalam upaya mencapai target penurunan stunting.
Kepada kepala dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan agar memastikan bahwa intervensi dan sumber daya yang diperlukan untuk percepatan penurunan stunting tersedia, dan menjangkau hingga kelompok sasaran, yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
Kepada Kepala Bapeda Kabupaten Buton Selatan sebagai wakil ketua pelaksana dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi, dapat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini. Jika ditemukan isu yang dapat menghambat pencapaian target, agar segera diatasi.
Selanjutnya, ia meminta kepada para camat,
Kepala desa dan lurah untuk memastikan
percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di wilayah, dan dipastikan bahwa setiap intervensi yang diperlukan sampai hingga ke tingkat keluarga yang dikategorikan rawan stunting.
“Terakhir kepada para akademisi, lembaga swadaya masyarakat, swasta, mitra pembangunan, dan media, saya minta agar dapat mendukung dan mengawal pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Selatan. Pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi dan dukungan dari saudara-saudara
sekalian,” pungkasnya. (adm)
