HELIONEWS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buton Selatan (Busel) berencana melakukan pemasangan rambu jalur evakuasi di beberapa titik daerah rawan terhadap ancaman bencana tsunami. Pihaknya akan memasang rambu-rambu tersebut di Kecamatan Sampolawa, Siompu Barat dan Batauga pada tahun 2023 mendatang.
“Kami terus melakukan upaya mendorong pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi yang bisa digunakan masyarakat untuk melakukan evakuasi apabila terjadi bencana alam tsunami,” kata Kepala BPBD Busel, Zamaluddin ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/7/2022).
Ia menjelaskan, sesuai data yang dimiliki BPBD Busel dari BMKG bahwa Kabupaten Buton Selatan pernah mengalami bencana alam tsunami pada tahun 1992. Saat itu yang terdampak bencana tersebut yakni, Desa Bahari 1, Bahari 2 dan Bahari 3 Kecamatan Sampolawa.
“Kita di Buton Selatan ini ada 8 potensi bencana, diantaranya gempa, banjir, tanah longsor, angin puting dan lainnya. Namun yang paling rawan gelombang tinggi, karena kita ini 60 persen kepulauan dan rata-rata semua berada di wilayah pesisir pantai. Daerah rawan gelombang tinggi dan tsunami ada di desa Bahari 1,2 dan 3, Siompu Barat itu Molona dan sekitarnya juga di Kelurahan Masiri, Batauga. Namun yang menjadi paling rawan itu di Bahari karena posisinya di kerendahan dan wilayah pemukiman dekat dengan garis pantai,” jelasnya.
Lanjut kata dia, tentu upaya antisipasi dini perlu dilakukan menghadapi bencana dengan memperbanyak pemasangan rambu-rambu evakuasi di kawasan tersebut.
Menurutnya, rambu-rambu peringatan dini itu sangat penting sehingga ketika terjadi kedaruratan maka masyarakat sudah bisa mengetahui jalur-jalur untuk melakukan penyelamatan diri.
“Kami akan kerjasama dengan BMKG untuk memberikan informasi itu. Semoga tahun depan kita turun ke sana untuk pengurangan resiko bencana. Tentunya kita berharap bencana tidak terjadi. Tapi jika terjadi, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan karena sudah tereduksi,” ucapnya.
Lanjut Zamaluddin menambahkan, terkait kajian daerah rawan tsunami di wilayahnya, pihaknya masih menunggu hasil kajian dari BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Belum lama ini kami mengikuti kegiatan BPBD Sultra yang bekerjasama dengan tim dari ITB. Dalam hal ini mereka melakukan penyusunan dokumen kajian potensi ancaman, kerentanan, potensi dampak tsunami pada wilayah pesisir,” pungkasnya. (Adm)
