HELIONEWS, Batauga – Krisis air tawar di Pulau Batuatas kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buton Selatan. Anggota DPRD Buton Selatan, Darmani, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan harus menjadi prioritas mutlak pemerintah daerah.
Pulau Batuatas, yang merupakan kampung halaman Bupati dan Ketua DPRD, hingga kini masih bergantung sepenuhnya pada air hujan yang ditampung di bak rumah warga. Persediaan itu sering kali tak mencukupi, terutama saat musim kemarau.
“Mulai sekarang harus ada proyeksi solusi jangka panjang. Bisa melalui pembangunan bak penampungan berkapasitas besar di setiap desa atau memanfaatkan teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar dan atau solusi alternatif lainnya,” kata Darmani, Kamis (14/8/2025).
Ketua Fraksi Restorasi Keadilan Indonesia Raya itu menilai, momentum saat ini seharusnya menjadi keuntungan tersendiri bagi Batuatas. “Bupati ini orang Batuatas, ketua DPRD-nya juga orang Batuatas. Jadi lima tahun ke depan, Batuatas mestinya sudah ‘merdeka’ air tawar,” ujarnya.
Warga Menyuarakan Harapan
Seorang warga Batuatas, Rinianto, menggambarkan betapa sulitnya hidup tanpa air bersih. “Kalau musim kemarau tiba, kami menggunakan air hujan dari bak penampungan untuk keperluan prioritas seperti memasak. Kalau untuk mandi, kami mandi di laut. Saat kemarau panjang, kami menggunakan kapal untuk mengambil air di daratan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa krisis air bukan sekadar masalah kenyamanan, tetapi sudah berdampak pada kesehatan dan ekonomi warga. “Kami senang DPRD membicarakan ini. Tapi jangan cuma dibahas, kami mau lihat kerja nyata,” ujarnya.
Darmani mendesak Pemkab Buton Selatan menjadikan penyediaan air bersih di Batuatas sebagai program prioritas RPJMD. “Warga berhak terbebas dari krisis air. Tidak ada lagi alasan menunggu,” tegasnya. (Adm)
